Krimea Gelar Referendum untuk Gabung dengan Rusia

17 Maret 2014 RBTH, Anna Fefelova
Krimea mengadakan referendum pada Minggu (16/3) untuk memutuskan apakah semenanjung yang memiliki status sebagai republik otonom tersebut akan tetap menjadi bagian Ukraina atau bergabung dengan Rusia.
Referendum Krimea akan diawasi oleh lebih dari 50 pengamat dari 21 negara, termasuk Israel, AS, Prancis dan Italia. Kredit: Mikhail Voskresensky/RIA Novosti
Referendum Krimea akan diawasi oleh lebih dari 50 pengamat dari 21 negara, termasuk Israel, AS, Prancis dan Italia. Kredit: Mikhail Voskresensky/RIA Novosti

Resolusi untuk menyelenggarakan referendum ditetapkan oleh Parlemen Republik Otonom Krimea pada Kamis (6/3). Penduduk Krimea diberi dua pilihan, yakni memilih Krimea bergabung dengan Rusia sebagai bagian konstituen dari Federasi Rusia atau memilih untuk mengikuti Konstitusi 1992 Republik Krimea dan status Krimea tetap menjadi bagian dari Ukraina. Kiev menganggap referendum ini tidak sah dengan alasan konstitusi Ukraina tidak memberi opsi referendum yang diprakarsai oleh pemerintah regional.

Sebelum hasil referendum tersebut dikeluarkan, pada hari Selasa (11/3) Parlemen Krimea dan Dewan Sevastopol menyetujui deklarasi kemerdekaan Republik Otonom Krimea dan kota Sevastopol dari Kiev. Sevastopol, seperti Kiev, memiliki status sebagai kota penting bagi pemerintah dan secara teknis beroperasi seperti sebuah entitas otonom. Di dalam dokumen tersebut, jika pemilih yang mengikuti referendum memilih Krimea bergabung dengan Rusia, Republik Krimea sebagai negara merdeka dan berdaulat akan memohon kepada Rusia untuk dimasukkan ke dalam Federasi Rusia sebagai bagian konstituen yang baru.

Penduduk yang memenuhi syarat untuk memberi suara pada referendum adalah warga Ukraina, berusia 18 tahun ke atas dan terdaftar di dalam batas administratif Republik Otonom Krimea atau Sevastopol. Menurut kantor pendaftaran pemilih nasional, hingga 28 Februari 2014 terdapat 1,5 juta pemilih yang memenuhi syarat di Krimea dan 309.774 pemilih di Sevastopol.

Pembicaraan mengenai referendum di Krimea pertama kali tercetus setelah konfrontasi berkepanjangan antara pihak oposisi dengan pemerintah di Kiev. Konflik tersebut berujung pada bentrokan di Ukraina yang menyebabkan digulingkannya Presiden Viktor Yanukovich, yang kemudian mengamankan diri ke Rusia. Slogan anti-Rusia yang digunakan oleh beberapa nasionalis yang mengambil kekuasaan di Kiev membuat warga Krimea ketakutan, khawatir warga berbahasa Rusia di Ukraina akan menjadi sasaran.

Pada awalnya Rusia cukup menahan diri dalam menanggapi inisiatif pemerintah Krimea. Moskow lebih dari sekali menjelaskan bahwa pihaknya tidak berusaha mengambil keuntungan teritorial dari negara tetangga tersebut. Akan tetapi, di bawah tekanan dari opini publik Rusia yang praktis bersatu untuk mendukung gerakan otoritas Krimea untuk mengembalikan Krimea ke Rusia, Kremlin pun mengubah sikapnya.

Pada Jumat (7/3), dalam percakapan telepon dengan Presiden Amerika Serikat Barack Obama, Presiden Rusia Vladimir Putin berkata bahwa pemerintah Ukraina yang baru, yang telah mengambil alih pemerintahan melalui kudeta yang inkonstitusional, tengah menerapkan berbagai keputusan yang sepenuhnya tidak sah di daerah timur dan tenggara Ukraina, termasuk Krimea. Rusia tidak dapat mengabaikan permohonan bantuan dari warga Krimea. Tanggapan Rusia terhadap permohonan tersebut telah mematuhi hukum internasional.

Dalam percakapan telepon dengan Perdana Menteri Inggris David Cameron dan Kanselir Jerman Angela Merkel pada Minggu (9/3), Putin menunjukkan bahwa sejumlah langkah yang diambil oleh otoritas sah Krimea telah memenuhi aturan hukum internasional. Langkah-langkah tersebut bertujuan menjamin kepentingan populasi Republik Otonom Krimea.

Sebuah jajak pendapat yang dilakukan di Rusia oleh Levada Center menunjukkan bahwa 79 persen responden mendukung Republik Krimea bergabung ke dalam Federasi Rusia, jika penduduk Krimea memilih demikian. Hanya 12 persen yang meyakini bahwa Rusia harus menghindari langkah ini, sementara 9 persen responden menjawab tidak tahu.

Referendum Krimea akan diawasi oleh lebih dari 50 pengamat dari 21 negara, termasuk Israel, AS, Prancis dan Italia.

Prosedur Setelah Referendum

Pemerintah Krimea menyatakan, jika mayoritas suara dalam referendum memilih untuk bergabung dengan Rusia, mereka akan mencoba menyelesaikan semua formalitas yang diperlukan secepat mungkin. Menurut juru bicara Parlemen Krimea Vladimir Konstantinov, proses penggabungan Krimea ke dalam Federasi Rusia akan memakan waktu maksimal dua minggu dari hari pelaksanaan referendum.

“Prosedur diharapkan berjalan sebagai berikut: Krimea memilih dalam referendum, Majelis Rendah Negara Rusia, Duma, memberikan suara dan Dewan Federasi menyetujuinya dan Presiden Rusia menandatangani dokumen terkait. Kami di Krimea berharap tiga tindakan ini akan selesai tidak lebih dari dua minggu dan pada akhir periode itu konstitusi yang kami siapkan telah selesai. Lalu, kami akan menyerahkan konstitusi untuk disetujui oleh Duma Negara,” kata Konstantinov kepada RIA Novosti.

Namun, Rusia belum memiliki landasan hukum untuk menerima Krimea ke dalam Federasi Rusia. Menurut undang-undang yang ada, negara lain atau bagiannya dapat bergabung dengan Federasi Rusia dengan persetujuan bersama antara Rusia dan negara yang bersangkutan, yang harus disahkan dengan perjanjian internasional.

Maka, Duma Negara Rusia bersiap menyerahkan amandemen undang-undang yang nantinya akan mempermudah prosedur bagi Krimea untuk bergabung dengan Rusia. Ketua Komite Duma Negara Bidang Industri Pavel Dorokhin menyatakan bahwa isu Krimea bergabung dengan Federasi Rusia akan didiskusikan dalam rapat pleno Duma Negara pada 18 Maret. “Bagian konstituen dari Federasi Rusia dapat berupa daerah atau kawasan atau republik otonom. Status yang relevan akan diputuskan melalui konsultasi antara pemimpin senior Rusia dengan otoritas Krimea. Kami siap untuk mendukung ketiga opsi tersebut,” terang Dorokhin.

Berdasarkan laporan dari RIA Novosti, Interfax, ITAR-TASS, koran Kommersant.

+
Ikuti kami di Facebook