Sejak Awal, Kesepakatan Suriah Ditakdirkan Gagal

Hanya operasi darat yang bisa mengalahkan ISIS, tapi baik Washington maupun Moskow tak bisa meyakinkan sekutu mereka untuk melakukannya. Seiring dengan berlanjutnya kebuntuan, jumlah korban tewas terus bertambah.
ISIS Daily Telegraph
Damaskus berharap dapat merebut kembali kekuasaan di seluruh Suriah, dengan dukungan Moskow dan Teheran. Sumber: East News

Pada awal bulan ini, setelah pembicaraan panjang selama 14 jam di Jenewa, Menteri Luar Negeri Rusia Sergei Lavrov dan Menteri Luar AS Negeri John Kerry mengumumkan bahwa kedua pihak telah menyepakati pemberlakuan gencatan senjata di Suriah. Lima dokumen perjanjian mengenai gencata senjata di Suriah yang disepakati AS dan Rusia ini ditunjukkan kedua pihak sebagai suatu terobosan nyata. Menurut menlu AS, rencana gencatan senjata merupakan ‘titik balik’ konflik. 

Namun, gencatan senjata tersebut ternyata tak berlangsung lama, dan tak benar-benar menghentikan pertikaian. Salah satu tujuan utama gencatan senjata, yaitu membuka jalur untuk konvoi kemanusiaan menuju kota Aleppo yang dikepung teroris, berisi ratusan ribu penduduk yang benar-benar membutuhkan bantuan, justru tak tercapai. Pelanggaran demi pelanggaran membuat semua pihak yang bertikai saling menyalahkan satu sama lain. 

Kurang dari seminggu setelah gencatan senjata diberlakukan, pasukan udara koalisi pimpinan AS melakukan serangan terhadap posisi tentara Suriah di dekat Deir ez-Zor, yang menewaskan 62 tentara Suriah. AS menyebut serangan tersebut “tidak disengaja”, sementara Moskow segera menyerukan Dewan Keamanan PBB untuk membuat rapat darurat pada 18 September.

Keesokan harinya, gilaran AS yang menyalahkan pasukan Bashar al Assad dan Rusia atas serangan terhadap konvoi kemanusiaan PBB yang menewaskan sekitar 20 orang. Kementerian Pertahanan Rusia menyanggah keterlibatan pesawatnya dalam serangan tersebut. Berdasarkan pengintai udara Rusia, milisi Jabhat al-Nusra meluncurkan serangan besar-besaran di Aleppo pada 19 September, pada area yang dilalui oleh konvoi PBB.

Terlalu Banyak ‘Pemain’

Perkembangan terbaru mengonfirmasi bahwa ketakutan para pakar yang skeptis mengenai prospek kesepakatan Rusia-AS terlalu banyaknya pemain dengan kepentingan yang sangat berbeda dalam konflik Suriah. Namun, kesepakatan antara Moskow dan Washington memang menjadi ‘titik balik’ konflik dan sungguh membawa konflik tersebut mendekati titik akhir. 

Gencatan senjata yang mengalami interupsi hanyalah sebuah puncak gunung es; kedua pihak tak mengungkapkan semua ketentuan kesepakatan karena satu alasan. Faktor kuncinya ialah para pihak telah kehilangan ilusi mereka, menyadari keterbatasan mereka di Suriah dan bahaya ISIS yang nyata. 

“Untuk mencapai hasil yang lebih besar, perlu mengorbankan hal-hal kecil,” kata Direktur Pusat Studi Timur Tengah, Hubungan Internasional, dan Diplomasi Publik Vladimir Avatkov. “Kita perlu mempertimbangkan situasi terkini di Suriah bagian utara, semua pihak perlahan mencapai kesimpulan bahwa perlu mengakhiri apa yang telah dilepaskan di sana.”

Moskow memulai operasi udara di Suriah pada September tahun lalu. Kala itu, mereka mencapai hasil yang hebat — menghentikan kejayaan ISIS dan mencegah jatuhnya negara Suriah. Tak menjadi penghasut dalam perang sipil Suriah, Moskow menjadi salah satu pihak yang memberi keuntungan. Rusia membuktikan kemauannya untuk melindungi sekutu dan hukum internasional; kembali ke Timur Tengah; serta berhasil mendapat banyak pembeli baru di pasar senjata.

Masalah bagi Moskow ialah untuk mengalahkan ISIS lebih jauh, serangan udara tidaklah cukup. “Pasukan udara Rusia dan koalisi yang dipimpin Amerika mengebom teroris dari udara, tapi itu tak cukup,” kata profesor Ilmu Politik senior di Higher School of Economics Leonid Isayev. “Perlu ada operasi darat. Namun, baik Moskow maupun Washington tak bisa memaksa sekutu mereka untuk melakukan operasi ini.”

Pasukan Assad kini kelelahan — perang selama bertahun-tahun telah membuat Tentara Suriah babak-belur. Iran secara teoretis mampu melakukan operasi darat, tapi dihentikan karena kekhawatiran transformasi perang Suriah menjadi pembantaian Syiah-Sunni (Suriah adalah negara Sunni, sedangkan Iran adalah negara Syiah).

Moskow juga tak bisa mempertimbangkan Turki sebagai pengemudi utama untuk operasi darat karena negara itu punya kepentingan yang berbeda dari Rusia dan bukan sekutu pasukan pemerintah Suriah. Keterlibatan lebih lanjut Rusia dalam kampanye ini penuh dengan risiko terperosok lebih dalam pada konflik ini — yang hendak dihindari Moskow. Rusia dapat mengambil posisi yang cukup fleksibel, misalnya, dalam diskusi federalisasi Suriah atau nasib rezim Assad. Namun, ia akan kehilangan fleksibilitasnya jika terlibat terlalu dalam dan terjebak di wilayah tersebut.

Kesepakatan Suriah telah menjadi dokumentasi kekalahan bagi Washington karena jalan masuknya menuju kampanye ini awalnya diasosiasikan secara eksklusif dengan niat menjatuhkan rezim Assad dan memberi tampuk kekuasaan negara ke tangan oposisi.

“AS sudah lama menganggap Suriah sebagai musuh strategis di Timur Tengah. Ia adalah satu-satunya negara yang masih ada dalam daftar negara pendukung teroris sejak pembuatan daftar tersebut pada 1979,” kata Steven Heydemann, rekanan senior di Brookings Institution dan salah satu pakar dari Klub Valdai. Kejatuhan rezim Assad akan memungkinkan Amerika, secara khusus, untuk mengusir Iran dari kawasan Mediterania dan memperkuat keamanan Israel.

Namun, tujuan tersebut belum tercapai — Amerika tak mampu memastikan kemenangan oposisi. Oposisi Suriah yang sekuler juga tak puas dengan keengganan AS untuk memberi mereka dukungan nyata melawan pasukan udara Rusia. Kongres AS tak akan sepakat untuk memasok senjata canggih bagi milisi. Mereka khawatir jika suatu hari senjata itu jatuh ke tangan ISIS.

Pilihan Washington

“Upaya AS untuk bekerja sama dengan oposisi tak membuahkan hasil sehingga mereka terpaksa bersaing dengan keselarasan pasukan yang sudah ada,” kata Avatkov. Ancaman baru muncul, termasuk ISIS, dengan dibayang-bayangi kekalahan-kekalahan tersebut.

Posisi AS di wilayah tersebut semakin lemah dalam beberapa tahun terakhir. Menurut Richard Weitz, rekan senior dan Direktur Pusat Analisis Politik-Militer di Hudson Institute, hubungan dengan sekutu AS — Arab Saudi, Israel, Turki, dan Mesir — telah memburuk, sementara perang terus berlanjut di Irak, Suriah, dan Yaman.

Jika Amerika tak mampu menghentikan kekalahan mereka di level saat ini dan tak membuat Assad mundur (yang dapat disebut sebagai kemenangan oleh mereka), posisi mereka akan terus melemah. Washington akan dihadapkan pada pilihan untuk menyerahkan Suriah pada Moskow dan Teheran, atau memulai operasi darat mereka. Pihak lain dalam konflik Suriah juga bersikap ambivalen mengenai kesepakatan tersebut. Mereka harus menyesuaikan tujuan mereka dalam konflik ke kondisi yang dikompromikan dengan Rusia dan Amerika, dan beberapa di antara mereka tak tertarik dengan prospek ini.

Harapan yang Pupus

Pemerintah Suriah yang dipimpin rezim Assad tak senang dengan dipaksa untuk melakukan gencatan senjata di beberapa wilayah negaranya. Damaskus berharap dapat merebut kembali kekuasaan di seluruh Suriah, dengan dukungan Moskow dan Teheran. Tanpa dukungan Iran dan Rusia, pasukan Suriah yang sudah babak-belur hanya mampu mempertahankan wilayah yang ada di genggaman mereka saat ini.

Iran juga memiliki sikap ambigu akan kesepakatan ini. Di sisi lain, hal terakhir yang mereka butuhkan adalah keterlibatan Amerika di Suriah. Namun pada saat yang sama, hal tersebut akan membantu mengakhiri perang yang sangat mahal, yang telah menguras jutaan dolar AS dari kantong Teheran serta ratusan jiwa tentaranya.

Iran terlibat di Suriah bukan karena terpaksa, melainkan karena percaya ia dapat mencegah Suriah jatuh ke tangan musuh strategisnya, Arab Saudi dan AS. Teheran percaya hal ini tak akan terhindarkan jika pasukan oposisi menang di Suriah. Kini, Iran telah mencapai tujuan awal mereka, yakni mendapat persetujuan dasar dari Rusia dan AS untuk mempertahankan rezim Bashar al-Assad (bahkan tanpa Assad sendiri).

Bagi Turki, sekutu utama Amerika, kompromi ini menunjukan kesempatan untuk memperbaiki kesalahan yang telah mereka buat. Namun, perang sipil Suriah menjadi kekalahan strategis bagi Ankara. Tujuan awal mereka tak tercapai dan ancaman baru muncul akibat upaya mereka.

Dengan mendukung milisi, Presiden Erdoğan berharap dapat menggulingkan rezim Assad dan memunculkan pemerintahan yang pro-Turki di Damaskus. Namun, pada akhirnya mereka malah kebanjiran pengungsi, mengalami kerugian ekonomi, menghancurkan Suriah, menghadapi masalah dalam hubungan dengan Rusia dan Iran, serta prospek kemunculan Kurdistan Turki selanjutnya.

Untuk memperbaiki kerusakan yang telah tercipta, Turki memilih untuk menormalisasi hubungan dengan Rusia, serta mengubah pendekatannya terhadap rezim Bashar al-Assad, menyampaikan kesediaan mereka untuk bernegosiasi dan mengakui legitimasi Assad.

Avatkov menyebutkan, “Setelah berhadapan dengan upaya kudeta, Erdoğan tertarik bahwa satu-satunya cara yang sah untuk mengubah kekuatan adalah lewat jalur demokrasi.” Dan normalisasi tersebut, diiringi dengan kesepakatan AS-Rusia yang mengizinkan Turki — dengan izin Moskow, Teheran, dan Damaskus — untuk mengirim pasukan ke Suriah utara memerangi suku Kurdi.

Pihak yang paling tak puas dengan kesepakatan ini adalah Arab Saudi. Riyadh melihat konflik Suriah sebagai perang periferal untuk menghalangi Iran, sehingga Saudi tak tertarik untuk mengakhiri pertumpahan darah ini.

Dan kini, setelah kompromi Rusia-Turki dan Rusia-AS, serta normalisasi hubungan antara Damaskus dan Ankara, Arab Saudi mendapati dirinya berada dalam isolasi diplomatik. Riyadh tak akan mampu menyabotase kesepakatan Rusia-AS: hal itu akan meyulitkan hubungan mereka dengan AS.

+
Ikuti kami di Facebook