Putin Mendesak Warganya Kembali ke Rusia, Berita yang Ternyata Salah

14 Oktober 2016 Yekaterina Chulkovskaya, RBTH
Dunia dihebohkan dengan berita bahwa Presiden Rusia Vladimir Putin mendesak warga negaranya untuk segera kembali ke tanah air. Hal ini pertama kali "diterjemahkan" oleh media Barat — dan diikuti oleh media di Indonesia — sebagai "isyarat" dari Rusia bahwa Perang Dunia III akan segera dimulai. Namun ternyata, hal itu sepenuhnya salah.
Russian President Vladimir Putin
Seorang penjaga kehormatan membukakan pintu saat Presiden Rusia Vladimir Putin (kanan) memasuki aula untuk menghadiri pertemuan dengan anggota Dewan Kepresidenan untuk Masyarakat Sipil dan Hak Asasi Manusia di Kremlin, Moskow, Rusia, 1 Oktober 2015. Sumber: Reuters

Kantor staf kepresidenan Rusia memberikan rekomendasi secara nonformal kepada para pejabat dan deputi Rusia untuk memulangkan anak-anak mereka yang tengah menuntut ilmu di luar negeri, serta orangtua mereka untuk segera kembali ke Rusia. Demikian berita tersebut dirilis media Znak.com mengacu pada sumber-sumber anonim dari kantor staf kepresidenan. 

Di Rusia, Znak.com diketahui bukan sebagai media nasional, melainkan media regional. Portal berita online Meduza bahkan menyebut situs Znak.com sebagai situs informasi yang belum tentu bisa dipercaya.

Menurut informasi yang beredar, jika para pejabat negara ingin dipromosikan atau naik jabatan, mereka harus sesegera mungkin memulangkan anak-anak mereka kembali ke Rusia, tanpa harus menunggu selesainya masa studi mereka dan memindahkannya ke universitas-universitas di Rusia. Jika tidak, mereka akan sulit mendapat kenaikan jabatan.

"Mereka — yang menunda memenuhi permintaan itu — akan diperingatkan pada kasus-kasus terdahulu, yaitu ketika karir pejabat publik dipersulit karena mereka mengirim keluarga terdekat mereka, baik yang masih muda maupun yang sudah tua, ke luar negeri," tulis Znak.com mengutip sumber-sumber di pemerintahan.

Namun, Kremlin tidak mengonfirmasi informasi tersebut. Juru Bicara Kepresidenan Dmitry Peskov mengatakan bahwa ia tidak pernah mendengar perintah tersebut sama sekali.

Merusiakan Negarawan

Isu pelarangan pendidikan ke luar negeri bagi anak-anak pejabat Rusia bukanlah hal baru. Pada 2012 silam, Majelis Rendah Parlemen Rusia (Duma) telah membahas RUU yang mengharuskan anak-anak pegawai negeri Rusia menuntut ilmu di dalam negeri. Namun, hukum tersebut tidak diadopsi. Pada 2013, pejabat negara dilarang membukan rekening di luar negeri. Kemudian pada 2014, sehubungan dengan adanya penurunan hubungan dengan Barat yang tajam, isu pelarangan kepemilikan properti di luar negeri pun muncul ke permukaan.

"Dari situ, muncul istilah langkah 'nasionalisasi kaum elit'," kata analis politik Mikhail Komin kepada RBTH. Ada peraturan yang dikeluarkan agar seluruh tabungan dan properti yang dimiliki pejabat publik di luar negeri dipindahkan ke Rusia, semacam "pengembalian modal". Namun, sebagian besar politisi hanya melakukan perintah ini secara formalitas. Properti-properti mereka ada yang dialihkan kepada pasangan, anak-anaknya, serta kerabat lainnya, atau dibawa ke perusahaan-perusahaan offshore legal dan semilegal.

Pada 2015, isu larangan untuk mengirim anak-anak pejabat bersekolah di luar negeri kembali merebak. Wakil Duma Rusia dari partai 'Rusia Bersatu' Shamsail Saraliev dalam wawancaranya dengan media Izveztia mendukung perlunya peraturan tersebut dengan alasan bahwa "mereka (anak-anak pejabat) dapat dengan mudah dimata-matai badan intelijen Barat, dan mereka bisa saja menjadi sandera dari para teroris untuk kemudian direkrut". Shamsail juga menambahkan bahwa "mereka yang belajar di luar negeri cenderung membentuk sudut pandang hidup yang benar-benar berbeda".

Menurut Komin, rekomendasi untuk memulangkan keluarga sejalan dengan kebijakan yang dilaksanakan sejak tahun 2014.

Alasan Memilih Universitas Luar Negeri

Tidak ada data yang pasti mengenai jumlah keseluruhan anak-anak pejabat Rusia yang menuntut ilmu di luar negeri. Sejumlah laporan yang pernah dipublikasikan sama sekali tidak berfokus pada jumlah tersebut, melainkan pada posisi yang diduduki orangtua mereka.

Yekaterina Vinokurova, seorang jurnalis terkenal asal Rusia yang menjadi koresponden khusus Znak.com memberikan contoh sebagai berikut: putri Menteri Luar Negeri Rusia Sergey Lavrov pernah menuntut ilmu di Amerika Serikat (saat ini menetap di Rusia), tiga orang putri Wakil Ketua Duma Rusia Sergey Zheleznyaka kini menuntut ilmu di Barat, tepatnya di Swiss dan Inggris. Selain itu, anak dan cucu mantan Kepala Perusahaan Kereta Api Rusia (RZhD) Vladimir Yakunina kini juga menetap di Inggris dan Swiss. Keluarga putra Ketua Komite Duma Elena Mizulina bermukim di AS. Putra mantan Ombudsman untuk Anak-anak Pavel Astakhov juga menuntut ilmu di luar negeri. Selain itu, putri juru bicara Kremlin yang bernama Liza Peskov juga menuntut ilmu di Prancis.

 

A photo posted by Lisa (@stpellegrino) on

 

Liza Peskov dan ayahnya, sang juru bicara Kremlin, Dmitry Peskov

 

Meski begitu, tidak semua pejabat berpangkat tinggi mengirim anak-anaknya untuk menuntut ilmu di Barat. Putra Perdana Menteri Dmitry Medvedev, Ilya, belajar di Institut Negeri Hubungan Internasional Moskow (MGIMO). Putri Menteri Pertahanan Sergey Shoigu, Olga, juga menuntut ilmu di universitas yang sama.

Akankah Mereka Kembali?

Tak perlu berharap bahwa semua kerabat pejabat tinggi akan kembali ke Rusia, kata Komin berpendapat. Namun menurut sang ahli, bagi para pejabat berpangkat rendah yang kerabatnya tinggal di luar negeri, dan merasa keberatan dengan keputusan tersebut, mereka harus menetapkan pilihan: melanjutkan karir sebagai pegawai negeri, atau mengubah ruang lingkup kegiatan mereka.

"Yang paling penting adalah bagaimana mengaplikasikan instrumen ini kepada kaum elit. Saya pikir, ini adalah salah satu cara untuk melakukan rotasi dan untuk mengangkat kedudukan sosial," kata sang analis meyakini.

 
+
Ikuti kami di Facebook