NATO Buat Perjanjian dengan Negara Baltik, Pakar: Rusia Jangan Terprovokasi

17 Februari 2017 Nikolay Litovkin, RBTH
Pakar-pakar militer Rusia berpendapat bahwa Moskow harus menghindari reaksi berlebihan supaya tidak memperkeruh hubungan Rusia yang sudah buruk dengan NATO.
German soldiers
Para ahli percaya bahwa tidak ada yang luar biasa dari penempatan permanen 4.000 tentara NATO di dekat perbatasan Rusia. Sumber: Reuters

Pada Rabu (15/2), menteri-menteri pertahanan dari negara-negara Baltik (Estonia, Latvia, Lituania) menandatangani perjanjian yang mengizinkan pasukan NATO menyeberangi wilayah mereka. Ini berarti, pasukan NATO bisa mencapai perbatasan Rusia dalam waktu kurang dari satu hari. Keesokan harinya, James Mattis, menteri pertahanan AS yang baru, menyatakan bahwa Amerika harus membangun hubungan dengan Rusia dari posisi yang kuat.

Moskow, sebagaimana yang diungkapkan Menteri Pertahanan Rusia Sergey Shoigu, meragukan keefektifan pendekatan semacam itu dan mengharapkan penjelasan lebih lanjut dari Washington.

Kesepakatan Baru

Para ahli percaya bahwa tidak ada yang luar biasa dari penempatan permanen 4.000 tentara NATO di dekat perbatasan Rusia, seperti yang sudah diumumkan sebelumnya, serta perjanjian terbaru mengenai mobilisasi pasukan mereka menuju perbatasan Rusia. NATO pada dasarnya tidak melanggar kesepakatan Rusia-NATO tahun 1997. Dalam perjanjian tersebut, kedua pihak sepakat bahwa NATO tidak akan mengerahkan kontingen militer dalam jumlah besar di dekat daerah Rusia.

Pakar militer dan Wakil Direktur Institut CIS Vladimir Yevseyev percaya bahwa dokumen yang baru saja ditandatangani oleh menteri-menteri pertahanan negara-negara Baltik terhitung hal teknis dan tidak akan mengakibatkan perubahan signifikan di sepanjang perbatasan Rusia. Karena itu, ujarnya, Rusia seharusnya tidak perlu mengambil langkah agresif yang dapat menimbulkan konflik lebih jauh dengan NATO.

“Rusia hanya akan bereaksi apabila benar-benar ada perubahan di dekat perbatasannya, misalnya pengerahan sistem senjata dan kontingen militer,” ungkap Dmitry Sagonov, seorang analis militer di harian Izvestia, kepada RBTH.

“Untuk saat ini, Kementerian Pertahanan Rusia akan tetap menjalankan rencana pengembangan angkatan bersenjatanya sampai 2025 yang sudah disetujui presiden. Rencana ini tidak akan diubah sama sekali.”

Berkenaan dengan rencana militer tersebut, Safonov mengatakan bahwa Rusia telah mengembangkan unit-unit baru di Distrik Militer Barat dan berusaha melengkapi pasukan-pasukannya dengan sistem persenjataan canggih.

Sementara, sebagai langkah antisipasi atas tindakan NATO, Menhan Shoigu mengumumkan pada Januari 2016 bahwa Rusia akan membentuk tiga divisi pasukan yang menyerap hingga 39 ribu prajurit tambahan ke dalam kekuatan militer.

Respons Rusia

Para pakar sepakat bahwa Rusia harus menghindari reaksi berlebihan yang dapat memperburuk hubungan dengan NATO. “Kita harus tetap tenang dalam memodernisasi tentara dan perekonomian kita, sambil berupaya meraih kesepahaman bersama,” ujar Direktur Institut Studi AS dan Kanada Valery Garbuzov.

“Mattis mewakili generasi pejabat militer yang sadar bahwa isyarat-isyarat simbolis, seperti mengerahkan empat batalion ke negara-negara Baltik (dan Polandia) tidak akan terlalu berpengaruh jika terjadi konfrontasi serius dengan Rusia,” kata Fyodor Lukyanov, pemimpin redaksi majalah Russia in Global Affairs, kepada RBTH. Menurutnya, kebijakan Washington ke Rusia berarti AS akan meningkatkan potensi nuklir dan perlengkapan angkatan bersenjatanya.

“Dengan memperlihatkan kesiapan menggunakan kekuatannya, AS memasuki periode pemerintahan Republiken klasik. Dalam hal ini, Mattis akan menjadi utusan yang tepat bagi Presiden Trump.”

Namun, hingga kini AS belum mengambil langkah konkret yang tegas. Jadi, masih terlalu dini untuk menerka reaksi Kremlin.

+
Ikuti kami di Facebook